undang undang penyelenggaraan haji. Penyelenggaraan ibadah haji adalah bagian dari kewajiban negara yang diperintahkan oleh konstitusi tersebut. undang undang penyelenggaraan haji

Tahun. Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai. 9, BN. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan. Keppres ini mengatur tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa jamaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji, yang meliputi: pembimbingan manasik Haji dan/atau materi. 2009/ No. perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; c. Kumham. Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan. IHRAM. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama;Jakarta (Pinmas) —- Musim haji 1436H/2015M semakin dekat. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 3. 000,00. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan kuota haji khusus, perlu mengubah kembali Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; b. Rekonstruksi Terhadap Perlindungan Hukum terhadap calon jemaahDalam undang-undang nomor 17 tahun 1999 juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan asas keadilan memperoleh kesempatan, perlindung dan kepastian sesuai dengan pancasila dan UUD dasar 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 ini menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan. Unduh Dokumen. Tujuan penyelenggaraan ibadah haji Yang dimaksud dalam tujuan yang dimaksud disini adalah tujuan penyelenggaraan haji. FULL TEXT. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Pasal 57 ayat (2) huruf f dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. go. 2. Asas dan Tujuan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. JAKARTA - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah disahkan pada 26 April 2019 lalu. -. 1 3 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara. Haji. Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil menuturkan norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. Ketentuan tentang lembaga tabungan haji di Malaysia, diatur dalam Undang-undang Malaysia Akta 535 atau. KOMPAS. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 36 RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Penyelenggaraan Perjalanan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembiayaan dan Penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. 000,00 =Rp192. E. STATUS PERATURAN. Sedangkan pengeluaran keuangan haji meliputi: penyelenggaraan ibadah haji; operasional BPKH; penempatan dan/atau investasi keuangan haji; kegiatan. 6 tahun 2010 pasal 3, persyaratan pendaftaran bagi WNI adalah sebagai berikut: a. DPR dan Pemerintah telah menyetujui bersama pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang. Penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, akomodasi, dan transportasi guna menunjang pelaksanaan ibadah haji. RUU ini telah disahkan sebagai undang-undang. Fokusmedia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022. Penyelenggaraan. Pada Pasal 4 Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dinyatakan bahwa 1) Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. go. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu; c. Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Hal itu diungkapkan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus,. Asas penyelenggaraan ibadah haji daerah adalah keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas. 3. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi. Peraturan Penyelenggaraan ibadah haji yang didasarkan kepada PP RI No. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; c. U. Sementara kegunaan naskah akademik ini adalah: a. Maklum, Undang-Undang No. REPUBLIKA. KOMPAS. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh 4. Demikian jawaban dari kami, terima kasih. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 7. serta negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji dalam upaya meningkatkan pelayanan jemaah haji di Kabupaten Garut. 4. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 menyebutkan, “ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan diluar musim haji”. haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit. Download. Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Haji; Mengingat : 1. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis. 2. . Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi; Keputusan Direktur Jenderal. 27. PENDAHULUAN Undang-Undang No. Penjelasan terkait cuti ibadah haji tercantum dalam Pasal 93 Ayat 2 huruf e yang menyebutkan bahwa pengusaha/pemberi kerja wajib membayar upah apabila pekerja/buruh tidak dapat. Umrah adalah ibadah yang dilakukan umat Islam. 3. a. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. CO. DiharapkanMenimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah; Mengingat : 1. Haji ( / hædʒ /; [1] bahasa Arab: حج Ḥaǧǧ "ziarah") adalah ziarah Islam tahunan ke Mekkah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing; b. A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan No 78 Tahun 2015, Pasal 28, cuti haji hanya diberikan sekali selama pekerja/buruh bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah diterbitkan dengan pertimbangan: a. Anggito Abimanyu, “Alternative Kelembagaan Baru dalam Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, makalah diskusi. E. C. "Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji dan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji,” bunyi ketentuan Pasal 2 PP ini. 19. UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan bahwa PPIU adalah Biro perjalanan wisata (BPW) yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Haji serta perubahannya melalui Undang-unda ng No. E. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; Mengingat : 1. Lokasi. Unduh Dokumen. bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO8 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO9 tentang. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tam bahan Lembaran. id : 7 hlm. penyelenggaraan kesehatan haji yang mengupayakan agar Jemaah Haji tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal selama menjalankan ibadahnya sampai kembali ke tanah air. pdf. Pertama, Indonesia mendapatkan kuota normal sebesar 221. pdf. Beberapa dasar hukum yang menjadi latar belakang Permenkes ini diantaranya : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut. Berlaku. com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dalam Rapat Paripurna ke 15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2019). 1999/ No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan. Pada tahun 2014, Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yaitu pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, juga untuk. UU No. 899, 2012 KEMENTERIAN AGAMA. 18. Beranda. Di dalam Undang-Undang – UU Nomor 8 Tahun 2019 pasal 5 menyebutkan tentang Persyaratan Jamaah Haji yaitu: d. 12 Dan diantara kegiatan monopoli Pemerintahdan kepercayaannya. PERATURANPEDIA. 4. 1 Hal lain yang diatur oleh pemerintah lainnya adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah HajiJakarta (Kemenag) --- Sidang Paripurna DPR hari ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Senayan, Jakarta. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 10 ayat (3), Pasal 27, Pasal 33 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46 ayat. UU Nomor 13 Tahun 2008. Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Untuk dana haji, pemerintah membuat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN . iv KATA PENGANTAR Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dasar Hukum. untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat; d. penyelenggaraan ibadah haji dan undang-undang konsumen. Penyelenggaraan Haji Tahun 1426 H/ 2006 Departemen Agama . bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah menetapkan penyelenggaraan ibadah haji dan biaya transportasi jemaah haji; d. berbentuk lembaga berbadan hukum” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai. 13, LN. Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Pasal 8 ayat (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dasar hukum UU No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. 7. Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku. Konsideran menimbang huruf a dari Undang-undang No. com – Pemerintah melalui Kementerian Agama RI menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi dibatalkan. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah peraturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia. Belum Tersedia. TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN . Undang-undang Aparatur Sipil Negara (A. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI - KESEHATAN Status. Pendaftaran haji mulai dilakukan sepanjang tahun, setiap hari kerja,. Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”a. UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) mengalami perubahan berdasar Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. ’. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bidang. Pelayanan Kesehatan haji; dan c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Jemaah Haji Reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Menteri. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang Untuk melihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah silahkan [Klik Disini] File. "Adapun jemaah haji yang akan diberangkatkan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M adalah. 13, LN. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh adalah Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia UU No. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji . ditunjuk oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk penempatan keuangan operasional . Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus/Plus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran. Kementerian haji, melalui kerja samanya dengan berbagai instansi pemerintah dan pengawasannya terhadap berbagai perusahaan dan lembaga layanan haji yang mendapatkan lisensi resmi dari kementerian, menerapkan kebijakan negara terkait penyelenggaraan haji dan umrah, senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kata dia, merupakan strategi untuk antisipasi krisis ekonomi nasional. Bidang. Sejarah Haji mencakup periode yang dimulai sejak zaman nabi Ibrahim melalui dibentuknya ritus haji Islam oleh nabi Islam Muhammad, hingga haji saat ini ketika jutaan umat Islam melakukan ziarah mereka setiap tahunnya. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS. Dasar hukum: 1. UMUM. 2016/No. Penyusun. Indonesia. Pemerintah Pusat. 35 2. 2021/No. Bab III Analisis Regulasi dan Praktek dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 3. 2. pdf. Kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Anggota Komisi VIII DPR RI yang saat ini sedang melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH, Menimbang: a. 4. PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Penyelenggaraan Haji dan Umrah. ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama ten tang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; 1. Lahirnya Undang-Undang ini memiliki nilai historis yang tinggi karena membuktikan bahwa masyarakat diikutsertakan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan membuktikan bahwa tidak terjadi monopoli penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah (Nuri, 2014). PPN : 0,55% x Rp35. id : 42 hlm. 3. “UUCK ini substansinya berkaitan dengan perizinan,. Tentu ada, peraturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji diatur melalui Undang-Undang No. 590. -. Perihal haji furoda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kementerian Kesehatan . Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi. pdf. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang telah. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengubah pola pendaftaran haji. tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); 17. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,.